PGRI Sebagai Organisasi Profesi

PGRI SEBAGAI ORGANISASI PROFESI TERHADAP GURU DALAM PROSES PEMBELAJARAN

1. Organisasi Profesi

Guru sebagai sebuah profesi haruslah mempunyai komitmen semakin meningkatkan eksistensi profesi tersebut. Meski secara resmi guru diakui sebagai sebuah profesi pada Tahun 2005 bersamaan dengan diberlakukannya Undang-Undang Guru dan Dosen, namun tentu saja jauh sebelum itu guru sudah eksis bahkan ikut aktif dalam berjuang demi kemerdekaan negri ini. Oleh karena itu, guru bukanlah “ kekuatan tak bergigi “ tetapi justru merupakan suatu modal yang paling besar dalam kemajuan bangsa ini. Hal inilah yang mendorong diperlakukannya organisasi profesi guru yang menghimpun kekuatan tadi sehingga dapat tersalurkan, dapat menjadi semakin besar, dan pada akhirnya dapat mempermudah tercapainya tujuan besar guru.

Seiring bergeraknya bangsa ini ke era reformasi, turut memberi angin segar terhadap bermunculannya organisasi guru. Jika masa sebelum reformasi, guru hanya mengenal organisasinya adalah Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI ), saat ini organisasi guru serta organisasi yang banyak melibatkan guru telah menjamur. Hal ini berdampak positif terhadap variasi pilihan guru dalam menghimpun diri. Selain itu, organisasi guru yang berharap tetap eksis akan semakin memacu diri untuk lebih baik sehingga mampu memberi suatu yang memang dibutuhkan dan diharapkan oleh guru. Organisasi guru yang hanya ada namanya saja di suatu wilayah karena diisi oleh pengurus yang asal-asalan tentu sedikit demi sedikit akan ditinggalkan oleh guru. Asal-asalan maksudnya : asal pilih, asal masuk, asal ikut, asal ada, dan asal duduk.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen secara eksplisit, lugas dan jelas bahwa seorang guru harus menjadi angota organisasi profesi guru. Hal ini tentu saja tidak sekedar guru aturan yang harus dijalankan oleh seorang guru, namun dimaksudkan agar guru tersebut lebih meyakinkan dalam meningkatkan kompetensinya, dan agar profesi guru yang disandangnya lebih bermartabat, serta berkenaan dengan terjaminnya kesejahteraan guru. Organisasi profesi guru harus mampu meyakinkan bahwa semua harapan guru dan Undang-Undang dapat direalisasikan. Apabila organisasi profesi guru yang yang beranggotakan guru sebagai orang-orang terdidik dan terpelajaran, tentu akan semakin besar resistensinya terhadap kualitas organisasi tersebut. Namun demikian, dari sekian banyak organisasi guru saat ini, tentu saja PGRI merupakan organisasi guru yang paling siap, baik regulasi maupun jaringan untuk menjadi organisasi profesi guru.

 

2.    Fungsi dan Kewenangan PGRI Terhadap Guru

2.1     Fungsi PGRI

Fungsi PGRI dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang juga sejalan dengan amanat UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ( Pasal 41 ayat 2 ), yaitu :

  1. Memajukan profesi.
  2. Meningkatkan kompetensi.
  3. Meningkatkan karier.
  4. Meningkatkan Wawasan Kependidikan.
  5. Memberikan Perlindungan Profesi.
  6. Meningkatkan kesejahteraan.
  7. Melaksanakan pengabdian masyarakat.

 

2.2  Kewenangan PGRI

Pada Tahun 2004, Presiden RI menyatakan guru sebagai sebuah profesi. Pada Tahun 2005, ditetapkannya Undang-Undang No. 14  tentang guru dan dosen. Sesuai amanat dalam UU tersebut, PGRI sebagai organisasi profesi terhadap guru memiliki kewenangan ( Pasal 42 ), yaitu :

  1. Menetapkan dan menegakkan kode etik guru.
  2. Memberikan bantuan hukum kepada guru.
  3. Memeberikan perlindungan terhadap profesi guru.
  4. Melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru.
  5. Memajukan pendidikan nasional.

 

 

3.    Tanggung Jawab PGRI Sebagai Profesi Terhadap Guru

Tanggung jawab PGRI sebagai organisasi profesi adalah ikut serta secara aktif dan konstruktif dalam melaksanakan tugas keprofesionalan guru sebagai anggota terdepan PGRI yang dapat memahami dan memperjuangkan hak-hak guru. Hak-hak guru sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru adalah sebagai berikut :

  1. Guru berhak mendapatkan promosi sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Promosi yang dimaksud tersebut meliputi kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjang jabatan.
  2. Guru memiliki kebebasan memberikan penilaian hasil belajar kepada peserta didiknya. Guru juga ikut menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulisyang ditetapkan guru, peraturan tingkat kesatuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada dibawah kewenangannya.
  4. Guru berhak mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, Organisasi Profesi Guru, dan masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.
  5. Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dan tindak kekerasan, ancaman, perlakuan tidak adil, perlakuan diskriminatif, intimidasi. Guru juga berhak mendapatkan perlindungan profesi terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketuntuan peraturan perundang-undangan.
  6. Guru juga berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dari satuan pendidikan dan penyelenggaraan satuan pendidikan terhadap resiko gangguan keamanan kerja.
  7. Guru berhak memperoleh akses memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran yang disediakan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah.
  8. Guru memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi guru.
  9. Guru memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan ditingkat satuan pendidikan,kabupaten atau kota, provinsi, dan nasional.
  10. Guru memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan Kualifikasi Akademik dan kompetensi, serta untuk memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
  11. Guru yang diangkat Pemerintanh atau Pemerintah Daerah berhak memperoleh cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanggung jawab PGRI sebagai organisasi profesi adalah juga ikut serta secara aktif dan konstruktif dalam membangun kesadaran guru untuk melaksanakan kewajiban keprofesional guru. Kewajiban guru sesuai dengan Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.

Guru juga berkewajiban untuk meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensinya secara berkelanjutan sejaln dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas atas dasar pertimbangan kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam proses pembelajaran, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etik, dan memelihara serta memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Tanggung jawab PGRI sebagai organisasi profesi terhadap Guru adalah berupaya terus menerus untuk melakukan reposisi guru.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s